KPK berpolitik tangkap mantan petinggi BPK? Fahri: harus transparan

LENSAINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah mendesak KPK menjelaskan secara terbuka terkait penetapan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo (HP) –juga mantan Ketua BPK– sebagai tersangka untuk kasus pajak Bank BCA. Pasalnya, ada dugaan publik bila keputusan tersebut bermotif politik.

“KPK harus menjelaskan secara terbuka dan jelas dasar-dasar dan langkah-langkah. Sehingga penetapan HP sebagai tersangka tidak terkait audit BPK atas kasus Century dan audit BPK kepada Kinerja KPK,” kata Fahri dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (23/04/14)

Baca juga: Pasca terima berkas BPK, KPK langsung periksa kembali Budi Mulya dan KPK berkoordinasi dengan BPK rampungkan kasus Century

“Hal ini memang penting, karena KPK memiliki kewenangan yang lebih, dan kalau tidak diawasi ketat akan dapat disalahgunakan,” tandas Fahri.

Selain itu, Fahri pun menegaskan, bila Abraham Samad Cs harus mempertanggungjawaban kepada publik menyangkut kinerjanya sebagaimana diatur dalam UU KPK No 30/2002.

“Karenanya, tidak boleh menggunakan metode jurnalistik (Bro!) dalam upaya mencari kebenaran materiil,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Lantaran itu, komisi anti-rasuah tidak boleh berangkat pada pertemuan terbatas dan tertutup yang tidak tunduk kepada prosedur dalam hukum acara pidana dan prosedur hukum yang berlaku dan disahkan saat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Sebab kalau tidak, hal ini akan membuat munculnya dugaan lain yang menjadi motif keputusan KPK,” pungkasnya. @endang