LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPR dari PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka optimistis terhadap nomenklatur atau sistem pengorganisasian kementerian dan postur kabinet baru bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena selama ini, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), misalnya, terlalu berat ruang lingkup kerjanya. Apalagi, menurut Rieke, politik anggaran dalam APBN pemerintahan sebelumnya “menganaktirikan” kementerian tersebut. Padahal, perkembangan industri dalam negeri tidak bisa lepas dari geopolitik dan geo-ekonomi yang terjadi. Sehingga sudah semestinya, Indonesia fokus terhadap masalah ketenagakerjaan.
Baca juga: Rieke ragukan ketulusan SBY keluarkan Perppu Pilkada langsung dan Eva dan Rieke kader tangguh Megawati, menguat lolos kabinet Jokowi
“Jumlah angkatan kerja (data BPS) Februari 2014 saja sudah mencapai 125,3 juta orang, yang didominasi pekerja informal, termasuk pekerja di luar negeri. Dengan angka sebesar itu, tentu jadi problem bagi Indonesia untuk memiliki kementerian khusus ketenagakerjaan,” kata Rieke kepada Licom, di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).
Diketahui, nomenklatur kementerian bentukan kabinet Presiden Jokowi, menetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian negara PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) dilebur menjadi Kementeritan Tenaga Kerja, Kementerian Desa dan Kementerian Daerah Tertinggal.
Rieke yang dikabarkan punya kans kuat menduduki posisi Menteri Tenaga Kerja itu, mengatakan bahwa perlu ada perbaikan terus menerus terhadap kualitas dan perlindungan terhadap pekerja Indonesia di dalam dan luar negeri. Keduanya bergerak secara pararel dengan penguatan industri nasional.
“Jika Indonesia tak serius menata ketenagakerjaan, maka saya percaya bonus demografi yang didengung-dengungkan akan berubah jadi petaka demografi, akibat mayoritas rakyat tak bekerja. Kalau pun bekerja, tak terpenuhinya prasyarat kerja dan hidup yang layak. Akibatnya, konflik sosial dan kemiskinan akan semakin akut,” kata Rieke, yang kini menjadi wakil rakyat di Senayan memasuki periode kedua, 2014-2019.
Rieke tidak menyinggung soal kansnya sebagai calon kuat menteri Kabinet Jokowi-JK, yang membidangi ketenagakerjaan. Walau begitu, Rieke yang selama bertugas menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 berada di Komisi –membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi– tahu persis kelemahan dan kekuatan dan peluang potensi ketenaga kerjaan Indonesia.
Selanjutnya, Rieke berpandangan, perlu ada sinergitas antara kebijakan ekonomi, industri, dan perdagangan dengan kebijakan ketenagakerjaan.
“Hapus pungli, perijinan dipersingkat, murah, mudah, cepat, hentikan mental proyek di jajaran pemerintah, kebijakan energi dan perbankan pro Industri Nasional. Dibarengi dengan hadirnya negara dalam pendidikan dan pelatihan calon dan pekerja, terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, kesejahteraan pekerja, tidak diserahkan 100% pada pemberi kerja,” ungkap Rieke seperti prihatin terhadap kelemahan mendasar yang menghambat program ketenagakerjaan di Indonesia.
Rupanya, tidak berlebihan bila Rieke membeberkan harapannya itu. Pasalnya, dia mengantongi pengalaman selama menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan regulasi terhadap bidang ketenagakerjaan yang dijalankan eksekutif selama dirinya bertugas di Komisi IX DPR RI periode lalu.
Rieke berharap ke depan, pemerintah hadir dengan dengan menata jaminan sosial, perumahan dan transportasi yang layak, dan menekan laju inflasi agar harga kebutuhan pokok terjangkau.
Rieke menyimpulkan, harus ada harmoni dengan upah yang diterima pekerja. Semua ini sebetulnya telah terakomodir dalam program trilayak rakyat pekerja yang ditandatangani Jokowi pada masa Pilpres, 5 Juli 2014.
“Soal Pekerja, bukan sekedar soal kesejahteraan Rakyat, tapi ini soal keselamatan Negara seutuhnya,” kata Rieke menyitir pidato Presiden RI pertama Ir Soekarno pada 15 Februari 1950. @endang
0 comments:
Post a Comment