LENSAINDONESIA.COM: Anggota DPR RI dari Fraksi PPP kubu Suryadharma Ali (SDA), Okky Asokawati mengatakan peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Presiden Joko Widodo, akan rentan masalah penyaluran di lapangan. Selain, itu legislator berpengalaman di Komisi IX membidangi kesehatan ini, juga mempertanyakan sumber anggaran KIS.
“Penerapan KIS ini akan berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Jika KIS dilakukan tanpa terbatas tempat, bagaimana dengan sistem kuota yang berlaku di BPJS Kesehatan? Bagaimana pula dengan pembayaran kepada para dokter? Saat ini masih belum berjalan maksimal,” kata Okky Asokawati, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (03/10/2014).
Baca juga: Luncurkan tiga 'kartu sakti' di Kantor Pos, Jokowi diserbu warga dan Ketua DPR apresiasi Jokowi luncurkan Kartu Indonesia Sehat
Okky yang dua periode menjawab wakil rakyat dan konsen di Komisi IX –membidangan kesehatan, tenaga Kerja dan transmigrasi, serta Kependudukan– ini, juga memperkirakan KIS berpotensi merepotkan pelaksanaan di lapangan. Faktanya, pelaksanaan BPJS Kesehatan hingga saat ini belum berjalan sempurna.
“Merujuk keterangan pemerintah (eksekutif), disebutkan KIS sama dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara BPJS PBI saat ini baru bisa menampung dari APBN hanya 86, 4 juta jiwa. Jika KIS dimaksudkan sama dengan BPJS BPI, dan pemerintah mau menambahkan, pertanyaannya darimana anggarannya? Saya sarankan pemerintah agar lebih berhati-hati, terlebih terkait penggunaan APBN,” ujarnya. Kedua program itu juga rentan bertabrakan. Sehingga,dikhwatirkan akan mengecewakan rakyat.
Okky menyarankan, baiknya KIS ini terlebih dahulu disosialisasikan ke pusat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan serta masyarakat. Dia khawatir, justru akan muncul dualisme di dalam sistem pelayanan kesehatan.
“Jika memang dalam kajian pelaksanaan KIS di lapangan belum paripurna, sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Lebih baik ubah nomenklatur saja dari BPJS menjadi KIS. Ini jauh lebih rasional dan minim potensi masalah daripada menambah yang baru (KIS), namun justru berpotensi bermasalah di lapangan,” jelas Okky loyalis kubu PPP SDA yang berhasil menyelanggaran Muktamar PPP Jakarta dan mengangkat Djan Faridz sebagai Ketum itu.
Okky menyambut baik program pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Apalagi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jika mencermati penjelasan pemerintah terkait perbedaan antara KIS dan BPJS Kesehatan seperti KIS memberikan pelayanan yang tidak diberikan layaknya BPJS Kesehatan; Pemakaian KIS tidak mengenal tempat, dipakai dimana saja bisa. Adapun BPJS Kesehatan, baru bisa dipakai dimana saja, jika dalam keadaan darurat. Karena memang BPJS Kesehatan mengatur soal kuota pasien,” pungkasnya. @endang
0 comments:
Post a Comment