LENSAINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memilih dimakzulkan DPRD, dibanding dana siluman senilai Rp 12,1 triliun masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.
“Saya rela berhenti pun, asal Rp 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Bagi saya, itu pencurian tidak pantas,” ujar Ahok, sapaan karibnya di Balaikota DKI, Kamis (26/2/2015).
Baca juga: F-PDIP tolak niat Gerindra lengserkan Ahok diganti kader Mega dan F-Gerindra lampiaskan dendam, dorong Gubernur Ahok diganti kader PDIP
Eks bupati Belitung Timur ini mengaku tak rela anggaran misterius tersebut digunakan untuk tujuan yang tak tepat sasaran, dengan alasan, “Kita butuh rusun lebih banyak karena masih banyak orang susah dan 48% sekolah di DKI masih buruk bangunannya.”
Ahok pun meyakini, seandainya dana siluman tersebut disetujuinya, maka dirinya tidak akan kembali bermasalah dengan politikus Kebon Sirih dan APBD DKI sudah dapat dicairkan untuk membiayai sejumlah program.
“Sebetulnya, saya dan DPRD enggak ada masalah kok, selama saya mau terima usulan Rp 12,1 triliun dan mau memasukkan ke dalam APBD. Cuma, hati nurani saya yang enggak enak,” ungkap dia.
Mengingat anggaran misterius yang berasal dari pemotongan 10-15% seluruh item di APBD 2015 senilai Rp73,08 triliun tersebut dipakai untuk membeli uninterruptible power supply (UPS), Ahok pun menolaknya.
Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan No. 35 PUU-XI Tahun 2013 tentang pembahasan APBD pasca-putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja. “Saya kira, orang DKI bisa menilai lah,” pungkas mantan politikus Golkar dan Gerindra ini.
Diketahui, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna terkait angket di gedung dewan, Kebon Sirih, siang nanti pukul 12.30 WIB. Hak tersebut digulirkan, lantaran legislatif menganggap, Ahok menyalahi peraturan perundang-undangan tentang APBD.
Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik sebelumnya mengatakan, tak menutup kemungkinan angket menjadi pintu masuk untuk menggulingkan Ahok sebagai gubernur. Tetapi, keputusan
tersebut ditetapkan sebagaimana rekomendasi panitia angket yang dibentuk melalui paripurna itu.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak, enggan berandai-andai bila angket bertujuan menggulingkan Ahok. Dia lebih memprioritaskan untuk memberitahukan kepada masyarakat, bila alumnus Universitas Trisakti Jakarta ini telah melakukan kesalahan dalam APBD. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment