Wednesday, February 25, 2015

Diteror hak angket DPRD, Ahok ancam balik siap laporkan polisi

Diteror hak angket DPRD, Ahok ancam balik siap laporkan polisi




LENSAINDONESIA.COM: Suhu politik eksekutif dan legislatif wilayah Pemprov DKI Jakarta semakin panas. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak menampik bila berencana mengadukan sejumlah anggota DPRD ke aparat penegak hukum. Ini terkait temuan ada dana siluman dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 senilai Rp 12,1 triliun.


“Nanti dong kita lihat,” katanya di Balaikota DKI, Rabu (25/2/2015). Ahok –sapaan karibnya– mengatakan, langkah tersebut ditempuh, lantaran dirinya tak memiliki hak angket sebagaimana yang melekat pada DPRD.


“Tapi, aparat punya hak angket juga toh? Kabareskrim, jaksa agung punya hak enggak untuk menyelidiki kegilaan DPRD? Punya kan. Saya boleh enggak minta tolong Jaksa Agung, polisi, dan KPK menyelidiki permainan APBD-nya DPRD? boleh dong,” jelasnya.


Eks Bupati Belitung Timur ini menerangkan, dana misterius Rp 12,1 triliun tersebut bukanlah bagian dari anggaran siluman Rp 8,8 triliun yang tempo hari pernah diungkapkannya. Namun, hasil pemangkasan seluruh proyek senilai 10-15 persen per kegiatan.


Dana untuk berbagai macam kegiatan ini dia temukan setelah APBD 2015 disahkan DPRD melalui paripurna, 27 Januari silam. Lebih jauh, Ahok membeberkan, “(Setelah) pengesahan, tiga hari mereka sibuk crop pada tengah malam. Kan kita punya intel nih, (jadi tahu kegiatan itu). Lalu, masukin duit versi dia, tanda tangan, terus print out kirim ke saya.”


Kalau pun anggaran tersebut merupakan permainan oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mantan anggota Komisi II DPR ini mengingatkan, hal tersebut dengan mudah diketahui oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.


“Semua SKPD kan ngisi sendiri keperluan mereka diinput ke e-budgeting. Jadi, kalau SKPD itu main, ada buktinya di Bappeda,” ungkapnya.


Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik enggan memusingkan niat Ahok yang meminta aparat hukum menelusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun itu. “Silakan saja. Itu namanya orang panik, jadi semuanya disebut.”


Bekas ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI ini pun meragukan dana misterius itu merupakan permainan dewan. Pasalnya, Kebon Sirih membahas APBD 2015 sesuai koridor hukum yang berlaku.


“Yang membuat anggaran siluman siapa? Definisi siluman itu muncul di luar pembahasan. Kalau dalam pembahasan, apa siluman namanya?” ketus Taufik. @fatah_sidik


alexa ComScore Quantcast

Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment