Ahok tidak ‘Omdo’ balas serang DPRD, laporkan dana siluman ke KPK

LENSAINDONESIA.COM: Pertikaian antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 yang berujung melancarkan hak Angket, kian meruncing.

Setelah DPRD mengesahkan pembentukan panitia Hak Angket untuk menyelidiki APBD 2015, kemarin (26/2/2015), ternyata disambut Ahok dengan membeberkan dugaan permainan anggaran untuk pengadaan UPS di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI pada 2014.

Baca juga: Ahok bantah bawa kasus markup ke KPK karena dendam Angket dan Ahok akhirnya ungkap permainan anggaran oknum DPRD, ini data kasusnya

Tak cuma di situ. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun membuktikan janjinya tidak “Omdo” (Omong Doang) untuk melaporkan penyelewengan dana APBD kepada penegak hukum. Ahok mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambil membawa dua koper dan satu tumpuk dokumen, Jumat sore ini (27/2/2015).

Alasan Ahok, dirinya tidak main-main untuk melaporkan adanya dugaan permainan APBD 2015.

“Bawa semua, kalau bukti,” ujarnya di Gedung KPK, menjawab pertanyaan wartawan. Ada pun barang bukti yang diserahkan ke KPK oleh eks politikus Gerindra dan Golkar ini adalah angka yang menyimpang dari Kebijakan Umum APBD serta Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

“Ini bukti sangat jelas. Biar KPK saja yang melakukan penyelidikan semua bukti-bukti ini,” kata Ahok.

Diduga, data yang dibawa mantan anggota Komisi II DPR itu terkait dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun, sebagaimana yang diutarakannya beberapa hari lalu. Dana tersebut disebutnya untuk membeli uninterruptible power supply (UPS). @fatah_sidik