Sunday, May 3, 2015

RS harus terima pasien KIS bila tidak ingin izinnya dicabut

RS harus terima pasien KIS bila tidak ingin izinnya dicabut

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat agar menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) apabila sakit. Rumah sakit, termasuk swasta, harus mau menerima pasien ini jika tidak ingin izinnya dicabut.

Dalam kunjungan kerja di Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Presiden menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Baca juga: Presiden Jokowi ingin gelar pernikahan puteranya berlangsung sederhana dan Kota Malang raih penghargaan "Emas Hitam Dibalik Tumpukan Sampah"

Presiden Jokowi meminta rumah sakit agar melayani pasien yang membawa KIS dengan baik, karena kartu sehat bukan berarti gratis, tetapi dibayarkan oleh pemerintah. Namun penggunaan dilakukan secara berjenjang mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit, tergantung skala penyakit.

“Apabila ada pemegang kartu yang merasa tidak dilayani oleh Rumah Sakit dengan baik, harap dilaporkan,” pinta Presiden, Senin (3/5/2015).

Diakui Presiden Jokowi, belum semua rumah sakit menerima pemegang KIS, khususnya rumah sakit swasta. Namun ke depan, lanjut Presiden, rumah sakit swasta akan dipaksa untuk menerima pasien pemegang KIS.

“Apabila tidak mau menerima maka akan dicabut izinnya,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyerahkan KIP kepada perwakilan anak SD, SMP, dan SMA. Pemegang KIP itu mendapatkan bantuan biaya pendidikan masing-masing sebesar Rp 400 ribu/tahun (SD), untuk SMP sebesar Rp 750 ribu/tahun, dan untuk siswa SMA sebesar Rp 1 juta/tahun.

Kepada para guru dan orang tua, Presiden Jokowi berpesan agar mengawasi anak-anak penerima KIP. “Anak-anak belajar harus dipantau, jangan hanya dibiarkan agar anak-anak dapat menjadi orang yang berguna,” tutur Kepala Negara.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendikbud Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Dirut PT BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. @sita

alexa ComScore Quantcast
counter customisable
Google Analytics NOscript

0 comments:

Post a Comment