LENSAINDONESIA.COM: Wacana pembagian jatah menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kian santer dibicarakan pasca Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sengketa Pilpres, Kamis (21/08/2014).
Kabar berkembang, Jokowi bakal melakukan seleksi terhadap 100 orang untuk duduk di kursi kabinetnya.
Baca juga: Harga BBM bersubsidi harus dinaikan, Jokowi diuji warisan SBY dan Menunda pelantikan Jokowi-JK, skenario mengganggu agenda kenegaraan
Terkait hal itu, Ketua Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku, hingga saat ini partai yang dipimpinnya masih belum dapat kepastian soal jatah menteri dari presiden terpilih Joko Widodo.
“Hingga saat ini masih belum ada komunikasi soal jatah menteri, nanti pada September,” ujar Muhaimin di sela acara Halalbihalal dan Harlah PKB, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (23/08/2014).
Menurut Muhaimin, partainya tidak menyiapkan kader untuk diajukan kepada Joko Widodo yang akan dijadikan menteri. “Partai memiliki tiga fungsi, termasuk rekrutmen pemimpin,” katanya.
Adapun porsi menteri, lanjut Muhaimin, merupakan kewenangan penuh dari presiden terpilih. Menurut dia, PKB menyerahkannya kepada Jokowi.
“Pak Jokowi sudah paham orang yang tepat untuk di posisi di jabatan menteri,” katanya.
“Sepenuhnya terserah Pak Jokowi. Yang jelas, kepastiannya pada bulan September nanti,” tambahnya kemudian.
Di lain pihak, Gubernur Riau, Annas Maamun, berharap putra terbaik Riau bisa mendapatkan jatah menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.
“Kami berharap Riau bisa mendapatkan jatah satu menteri. Pada kabinet lalu, Sumatera Barat mendapatkan enam menteri. Riau tidak ada sama sekali,” ujar Annas dalam acara Halalbihalal Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PRMJ) di Jakarta, Sabtu.
Padahal, sambung dia, Riau yang kaya sumber daya alam lebih banyak berperan dalam memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. “Sumatera Barat tidak kaya, tetapi kok bisa enam warganya menjadi menteri,” ujar dia.
Meskipun demikian, dia mengakui masyarakat Sumatera Barat di perantauan sangat kompak dan berjuang demi kemajuan daerahnya.
“Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat Riau di Jakarta untuk selalu kompak dan menyumbang pemikiran demi kemajuan daerahnya,” jelas dia.
Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi menegaskan, dirinya belum membicarakan masalah menteri kabinet.
Ketika disinggung apakah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menduduki kursi terbanyak dalam kementrian, dirinya membantah hal itu.
“Belum bicara masalah menteri, nanti ketemu ketua partai dulu, baru bicara,” kata Jokowi saat menghadiri halal bihalal dan jalin hati bersama sahabat dan relawan Bravo 5 di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu tadi.
Jokowi menambahkan, apabila sudah ada komunikasi dengan ketua partai, dirinya akan membicarakan mengenai jumlah kelembagaan, ada berapa kementerian.
“Mungkin awal ada policy yang profesional dan dari politik berapa, akan kita bicarakan, kita ingin profesional,” tegasnya.
Jokowi juga akan segera melakukan komunikasi lanjut dengan Presiden Bambang Yudhoyono, tujuannya untuk memuluskan jalannya transisi pemerintahan.
“Kementrian bisa masuk, untuk dapat data setelah bertemu Pak SBY,” imbuhnya.
Jokowi kembali menegaskan, semua program nantinya akan tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tapi yang paling penting di APBN, pasalnya program tercermin dalam APBN,” tandasnya.@ridwan_LICOM/kom/suara/rol
0 comments:
Post a Comment