LENSAINDONESIA.COM: Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menilai rencana pemerintahan Jokowi-JK akan menaikan harga BBM bersubsudi merupakan pengkhianatan terhadap program Trisati yang dicanangkan Presien Jokowi.
“Bagaimana mungkin bisa berdikari dan berdaulat dalam bidang ekonomi kalau harga BBM bersubsidi berdasarkan mekanisme pasar dunia,” tegas Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono kepada Licom, Minggu (2/11/14).
Baca juga: GNM tuding masyarakat menengah atas "biang kerok" subsidi BBM bangkrut dan Jelang kenaikan harga, Gubernur Jatim minta Pertamina jaga stok BBM
Jika harga BBM bersubsidi dinaikan, menurutnya, maka sektor UKM yang paling menderita. Karena dipastikan produk yang dihasilkan tidak akan mampu bersaing dengan produk UKM negara lain, baik dari sisi harga maupun mutu. “UKM nasional yang berorientasi ekspor dipastikan akan memble bersaing,” ungkap Poyuono.
Contoh lain, lanjutnya, sektor UKM kerajinan barang barang dari kulit, makanan dan minuman dipastikan banyak yang tutup, akibat biaya tranportasi angkutan serta bahan baku yang naik tinggi akibat harga BBM subsidi naik.
Poyuono juga meyakinkan, UKM memroduksi mebel dipastikan akan hancur. “Coba tanyakan pada Jokowi sendiri, jika BBM subsidi naik, apa yang terjadi dengan industri mebel,” ungkap Poyuono, yang juga Ketua DPP Gerindra. Maksudnya, Jokowi pernah menjadi pengusaha mebel.
Poyuono memprediksi kenaikan harga BBM bukan cuma berdampak mematikan sektor UKM, sekaligus menambah pengangguran. Tapi, daya beli masyarakat akan turun. “Apa masih pantas disebut berdikari, berdaulat dan berdikari? Ekonomi pasar yang diterapkan Jokowi, apa termasuk budaya menerapkan sistim ekonomi trisakti, kalau tidak peduli rakyat kecil yang terancam miskin,” kritiknya lagi.
KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonsaia Sehat), menurutnya, tidak pantas dijadikan kompensasi kenaikan harga BBM. “Ini pembohongan pada masyarakat, sebab sudah ada premi BPJS, dan BOS yang ditanggung pemerintah untuk 37 juta rakyat tidak mampu,” tandasnya.
Poyuono mempertanyakan, mana buku putih PDIP yang berlandaskan Trisakti yang berisikan bahwa BBM subsidi tidak perlu naik. “Kok, tidak digunakan? Mana itu elit PDIP. Kurtubi pakar Migas, kok malah dukung BBM subsidi dicabut, sih” tanya Poyuono, lagi.
Dalam pandangan kader elit Gerindra ini, masih banyak pendapatan dari sisi fiskal yang bisa menopang anggaraan untuk subsidi BBM dan pembangunan infrakstruktur yang memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia jika konsep Trisakti diterapkan benar-benar.
“Itu bergantung pada nyali dari Jokowi-JK dalam menerapkannya. Tapi, sudah dipastikan Jokowi-JK tidak punya kemampuan dan nyali untuk menerapkan sistim ekonomi trisakti. Karena dibutuhkan pemerintah yang kompeten, disiplin serta punya etos kerja yang radikal dan jujur. Bukan pemerintahan kabinet kerja yang hanya bisa menaikan harga BBM,” kritik Poyuono.
Alasan itu, ditegaskan Poyuono, FSP BUMN Bersatu mengajak Serikat Buruh/ Pekerja dan masyarakat miskin kota untuk menyerukan pada Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) supaya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena melanggar konstitusi dn UU Migas .
FSP BUMN Bersatu juga menghimbau pada anggota Polri dan TNI serta pegawai negeri, guru untuk mendukung penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan menyebabkan biaya hidup semakin mahal, “Karena tidak disertai rencana peningkatan kesejahteran.” @licom
0 comments:
Post a Comment