LENSAINDONESIA.COM: Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN sebesar Rp48,01 triliun mulai disorot.
Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX.Arief Poyuono menjabarkan BUMN yang berstatus Tbk yang akan menerima PMN diantaranyaPT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI),PT Bank Mandiri Tbk (BMRI),PT Aneka Tambang Tbk (Antam),
Baca juga: Legislator anggap sebagian pengajuan PMN tidak layak disetujui dan Demokrat: Pertemuan Prabowo-Jokowi bisa redakan ketegangan KPK-Polri
“Patut dicurigai bahwa selama ini BUMN yang berstatus terbuka, yang katanya dikelola secara terbuka ternyata juga jadi bancakan sehingga mengalami kekurangan modal,” katanya, Minggu (1/2/2015).
“Tentu saja ini menjadi suatu keanehan bagi masyarakat sebab semangatnya BUMN yang dulu diprivatisasi adalah untuk mencari tambahan modal di pasar keuangan dengan melepas sebagian sahamnya,” imbuhnya.
Permohonan BUMN yang sudah berstatus Tbk yang memohon PMN tidak patut dan tidak layak dibantu. Alasannya, mereka bisa mengumpulkan dana dari pasar modal. “Jadi semua BUMN yang Tbk harus konsisten untuk tidak minta tambahan modal dari APBN,” ingatnya.
Namun, ia mendukung bila PMN diberikan kepada BUMN yang digunakan untuk meningkatkan kedaulatan pangan di antaranya adalah Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT PNM.Indonesia.
BUMN yang untuk meningkatkan kedaulatan pangan pun akan banyak menyerap tenaga kerja dipedesaan jika dikucurkan PMN. Begitu juga untuk BUMN yang punya tugas PSO (Publik Service Obligation) seperti PT KAI, PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Merpati Nusantara Airlines.
Sangat perlu untuk diberi PMN karena selain untuk peningkatan pelayanan masyarakat juga untuk tetap menjaga kedaulatan negara.
Sedangkan untuk Perumnas sangat perlu disuntik PMN untuk membangun hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu juga dengan BUMN yang mempunyai hubungan dengan pertahanan negara dan pembuatan armada transportasi seperti PT.PAL, PT DKB.PT PINDAD, PT DI harus diberikan PMN.
Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak DPR dan Menteri BUMN untuk lebih selektif dalan pengucuran APBN untuk PMN. Selain itu juga fungsi kontrol harus diperketat dalam pengunaan PMN oleh BUMN yang menerimanya agar tidak banyak penyalahgunaan tambahan modal.@sita
0 comments:
Post a Comment