LENSAINDONESIA.COM: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI Jakarta mengusut keganjilan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2014 yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.
“Karena APBD-P DKI 2014 nilainya Rp 72 triliun dan penyerapan cuma 40 persen. Lantas, kenapa Silpa yang dimuat dalam APBD 2015 hanya Rp 8,9 triliun?” ujar Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Dia pun meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan APBD DKI 2015 nantinya. “Karena masih menyisakan sejumlah masalah,” jelasnya.
Uchok menduga, Silpa yang jauh dari kondisi riil ini diloloskan dewan saat pembahasan RAPBD di tingkat Badan Anggaran dan finalisasi yang diadakan pimpinan DPRD. Sebab, sidang digelar terbuka hanya saat di level komisi.
Karena itu, Uchok mendesak DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, transparan
terhadap keberadaan silpa yang lainnya. “Kalau tidak dijelaskan, ini namanya bagi-bagi jatah anggaran antara pemerintahan Ahok dengan dewan,” terang Uchok. @fatah_sidik
Berikut postur APBD DKI 2015:
A. Pendapatan Daerah Rp 63,801 triliun
1. Pendapatan asli daerah (PAD) Rp 45,321 triliun
2. Dana perimbangan Rp 11,408 triliun
3. Lain-lain Rp 7,071 triliun
B. Belanja Daerah Rp 67,446 triliun
C. Pembiayaan Daerah Rp 9,282 triliun
1. Penerimaan
– Silpa Rp 8,983 triliun
– Pinjaman Rp 298,57 miliar
2. Pengeluaran Rp 5,636 triliun
– Penyertaan modal daerah (PMP) Rp 5,627 triliun
– Pembayaran pokok utang Rp 9 miliar
co editor: yuanto
0 comments:
Post a Comment