Relawan Nasional: Sterilkan KPK dari politik Abraham Samad

LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah masyarakat yang tergabung di dalam Relawan Nasional kembali mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar bisa segera mencopot Abraham Samad dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Penyuaraan aspirasi itu disampaikan mereka saat berunjuk rasa di depan Istana Negara hari ini, lantaran mereka melihat situasi yang semakin memanas di antara institusi KPK dan Polri yang telah menyita perhatian mayoritas masyarakat Indonesia.

Koordinator Relawan Nasional, Mochamad Sifrans mengatakan, situasi yang panas ini diawali oleh tingginya pemberitaan penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) dan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka.

“Pemberitaan itu seolah telah menenggelamkan persoalan-persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang hingga kini tak pernah diselesaikan oleh kedua institusi hukum ini,” ujar Sifrans dalam siaran persnya, Jakarta, Rabu (28/01/2015).

Sifrans juga mempertanyakan, kenapa benturan kedua lembaga penegak hukum ini bisa terus berulang. Dia pun menilai, bahwa hal ini merupakan cerminan adanya persoalan yang sangat serius di dalam penanganan hukum di indonesia.

Selain itu menurut Sifrans, persoalan serius itu terjadi di tubuh KPK. Dia menilai KPK telah menjelma seperti lembaga politik, dimana para pimpinannya terus bermanuver politik penuh retorika seperti seorang politisi untuk kepentingan pragmatisnya.

“Manuver politik dilakukan berulang kali. Seperti bocornya sprindik Anas Urbaningrum, kasus suap Buol, kasus Simulator SIM, dan suap impor daging sapi. Abraham Samad dan komisioner KPK lainnya telah melakukan pelanggaran kode etik,” terangnya.

Bahkan belakangan, tambah Sifrans, Samad berulah kembali dengan melakukan manuver politik kepada PDIP. Jika manuver politik ini benar dilakukan, maka katanya, Samad dapat dikategorikan melakukan pelanggaran luar biasa atas etika pejabat publik.

“KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi telah dijadikan alat kepentingan ambisi politik pragmatis. Pelanggaran seorang Abraham Samad kali ini tidak dapat ditolerir karena sudah melangkah jauh dari asas kepatutan etika moral,” jelas dia.

Dan tragisnya, sesal Sifrans, dalam situasi saat ini ada kelompok kepentingan yang mencoba memberikan hak imunitas (kekebalan hukum) kepada pimpinan KPK yang terkena kasus. Hal ini menurutnya sangat mencederai asas kesamaan di muka hukum.

“Mereka akan menjadikan pimpinan KPK sebagai malaikat, padahal tangan mereka telah berlumuran darah karena merekayasa, bahkan diduga melakukan transaksi kasus hukum. Nuansa politis lebih kental daripada penegakan hukum yang seharusnya,” katanya.

Karena itu, tegas Sifrans, benteng moral KPK saat ini sudah dapat dikatakan jatuh ketika kejahatan para pimpinannya satu persatu terbongkar ke publik, dan secara etika dan moral telah melakukan pelanggaran yang terus menerus berulang.

Di titik inilah, lanjut dia, KPK sebagai pemberantas korupsi sedang mengalami persoalan etika dan moral yang serius. Jika tak dapat diselesaikan, maka akan muncul ketidakpercayaan yang meluas, dan tentunya akan terjadi darurat pemberantasan korupsi.

“Untuk itulah kami Relawan Nasional menilai perlu upaya melakukan penyelamatan KPK dari kekuatan politik tertentu. Kami mendesak Presiden Jokowi memecat Abraham Samad karena telah menjadikan KPK alat untuk mengejar ambisi politiknya,” kata dia.

Relawan Nasional, katanya juga mendesak Dewan Etik KPK untuk mengadili Samad karena dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. “Kami menyerukan kepada seluruh rakyat, untuk bahu-membahu mensterilkan KPK,” pungkasnya. @yuanto