LENSAINDONESIA.COM: Perpecahan di dua kubu Partai Persatuan Pembangunan makin memanas. Kantor DPW PPP di Jl Kendangsari Surabaya, dijebol oleh kubu Djan Faridz.
Pembobolan itu terjadi tatkala kubu Djan ingin masuk ke dalam kantor untuk melakukan konsolidasi internal dalam bentuk silaturahim dengan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Suryadharma Ali. Namun ketika hendak masuk,sebagian pintu terkunci. Akhirnya panitia memanggil tukang kunci untuk menjebol pintu utama kantor yang digembok, Kamis (29/1/2015).
Baca juga: PPP DKI kubu Joko Krismiyanto gelar Rapimwil akhir Januari dan DPW DKI Jakarta versi muktamar Surabaya gelar rapimpwil
SDA menyatakan bahwa kubunya yang sah. Sebab pelaksaan Muktamar PPP digelar setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta.
“Ada pemahaman rapat itu pertemuan liar. Ini adalah pertemuan yang sah, karena bertemu dengan pengurus DPP yang sah, bertemu dengan DPC yang sah, bukan DPD. Karena itu sangat tepat kita melakukan pertemuan disini. Karena ini memang kantor kita, jadi jangan ada keraguan,” tegasnya ditemui usai acara.
Pihaknya sebenarnya tak ingin ada perpecahan seperti ini. Namun ini semua, lanjut SDA, bermula dari Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum.
“Artinya ada keanehan. Ketua umum Suryadharma Ali adalah satu-satunya orang dipilih dalam Muktamar ke 7 di Bandung sekaligus ketua tim formatur. Nah Sekjen yang dipilih Ketum masa memberhentikan Ketumnya, kacau kalau organisasi seperti itu,” urainya.
Meski begitu, bukan berarti Ketum tidak bisa diberhentikan tapi ada forum khusus dalam memberhentikan Ketum. “Tidak bisa rapat harian untuk memberhentikan ketua umum, ketua wilayah, ketua cabang. Jadi sekali lagi ini keanehan. Karena itu saya juga memecat Romi. Lalu, ia (Romi) bikin kepengurusan baru dan saya juga buat kepengurusan baru,” ujarnya.
Sayangnya, kedua kepengurusan yang berbeda itu hingga saat ini tak diterima oleh Kemenkumham. Kedua pengurus ditolak dan tidak bisa didaftarkan.
SDA mengungkapkan, Kemenkumham mengajukan persyaratan agar kepengurusan PPP didaftarkan yakni harus Islah dulu antar kedua kubu. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pengurus DPW dan DPC versi Ketum Djan Faridz tak takut untuk berkantor di kantor wilayah dan cabang masing-masing.
“Jika diancam-ancam jangan takut, apalagi anggota DPRD yang diancam-ancam di PAW ya ga bs, landasan hukum darimana. Jangan ada kekhawatiran,” pesan SDA yang juga mantan Menag ini.
Dalam acara tadi, SDA datang didampingi para pengurus DPP versi Muktamar di Jakarta. Diantaranya Ketua PPP Masykur Hasyim, Ketua PPP Sofwan Hadi, Ketua PPP Ja’far Al Katiri, Sekjen DPP PPP Dimyati Natakusumah. Ketum Djan Faridz tak datang karena sedang sakit. Tidak terlihat Ketua DPW PPP Jatim kubu Romi, yakni Musyaffa’ Noer dan pengurus lainnya.@sarifa.
0 comments:
Post a Comment