LENSAINDONESIA.COM: Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil sejumlah direktur utama (dirut) badan usaha milik daerah (BUMD) yang menjadi mitra kerjanya pasca penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015.
Anggota Komisi B, Yuke Yurike menyatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi dan visi misi serta proyeksi pengembangan BUMD DKI ke depan. “Pemanggilan ini tak ada motif kepentingan apapun. Ini murni ingin tahu kondisi sebenarnya BUMD DKI,” ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Baca juga: RAPBD DKI 2015 disahkan lusa dan Bina Marga DKI ajukan proyek Rp3,2 T, DPRD cuma tolak Rp129 M
Selain itu, sambung Yuke, pemanggilan pun bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban BUMD atas penyerataan modal pemerintah (PMP) yang diberikan kepada mereka.
“Khususnya BUMD seperti, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Food station Tjipinang, dan PAM Jaya. Tiga perusahaan ini harus balance, antara keuntungan dan kepentingan warga,” jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Pemanggilan baru dilakukan setelah RAPBD 2015 disahkan, ungkap Yuke, lantaran dewan beberapa waktu belakangan fokus membahas anggaran dan agenda kerja ke depan saat ini tengah disusun.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B, Very Yonnevil perusahaan pelat merah Ibukota harus memiliki orientasi bisnis yang konkret dan terencana, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, BUMD kerap mendapatkan PMP namun minim kontribusinya terhadap PAD. “Makanya, kami akan panggil secara bergiliran seluruh direktur,” terangnya.
Di sisi lain, sekretaris DPD Hanura Jakarta ini berharap, DPRD DKI dilibatkan dalam pemilihan dirut BUMD yang kini proses seleksinya tengah dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Kami berharap, Komisi B dilibatkan dalam memilih direktur baru nanti. Kami kan ingin tahu juga bagaimana kompetensi para direktur nantinya,” pungkas Very. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment