FSP BUMN: Jokowi tak berikan kesejahteraan pada buruh dan masyarakat

LENSAINDONESIA.COM: Komite Pimpinan Pusat Federasi Seikat Pekerja BUMN Bersatu menilai enam bulan kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak mampu memberikan kesejahteraan bagi buruh dan masyarakat.

Sebaliknya, yang ada malah kebijakan yang memperberat beban ekonomi masyarakat. Sekjen Komite Pimpinan Pusat FSP BUMN Tri Sasono mengatakan masyarakat Indonesia khususnya para kaum Buruh,TNI,POLRI, Guru dan PNS belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi masa pensiun akibat kebijakan menghilangkan subsidi harga BBM , tarif dasar listrik, tarif Kereta api, serta gagal mengendalikan harga harga sembilan bahan pokok.

Baca juga: Peringatan Mayday, Polres dan Pemkab Jombang ajak buruh jalan sehat dan DPR nilai wajar buruh minta perbaikan kesejahteraan

“Tentu ini berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk menyisihkan pendapatan akibat memiliki kewajiban lain yang lebih penting dan mendesak yaitu kebutuhan akan makanan dan biaya hidup sehari hari,” ujarnya dalam rilis menyambut Hari Buruh Sedunia, Jumat (1/5/2015).

Bahkan, sistem jaminan sosial pekerja malah tak memberikan kenyamanan bagi buruh ke depan. Tri merujuk survei Bank HSBC yang bertajuk “Future of Retirement” menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya para kaum Buruh,TNI,POLRI, Guru dan PNS.

Sebanyak 23 persen responden menyatakan, alasan utama yang menghambat persiapan pensiun yang nyaman adalah ketidakmampuan untuk menyisihkan pendapatan. Sedangkan 66 persen lainnya sedang memiliki kewajiban lain yang lebih penting dan mendesak.

Sementara di Indonesia 51 persen usia pekerja/buruh memang sudah mengkhawatirkan kecukupan tabungan yang dimiliki untuk dapat hidup nyaman di masa pensiun. Dari 51 persen tersebut, sebanyak 59 persen wanita menunjukkan kekhawatiran lebih dibandingkan pria yang hanya 44 persen.

Sementara untuk pengelolahan BUMN pemerintah Jokowi juga sangat tidak profesional dengan mengangkat jajaran Komisaris BUMN dan Direksi BUMN dengan melanggar peraturan dan UU BUMN. Serta menjadikan BUMN sebagai bancaan baru untuk menempatkan mantan tim suskes Jokowi yang notabene tidak punya kompentensi untuk menjabat komisaris dan direksi di BUMN.

Serta ada rencana besar untuk melakukan obral murah BUMN dengan alasan Right Isuue, Privatisasi untuk cari modal serta pengunaan dana APBN yang seharusnya untuk biaya susbdidi BBM.
“Perlu dicatat selama Rini Sumarno menjabat sebagai Meneg BUMN harga saham BUMN yang sudah go public jatuh seperti harga saham –sahan Bank BUMN yang berjatuhan,” katanya.

Manifesto FSP BUMN Bersatu di Hari Buruh mendesak Jokowi untuk melakukan beberapa hal, yang pertama adalah turunkan harga BBM dan sembako, beritakan perlindungan Bagi TKI Luar Negeri yang bermasalah hukum dan ancaman hukum mati di luar negeri.
Tuntutan ketiga adalah Jokowi untuk konsisten menendang keluar IMF,ADB dan Bank Dunia dari peyelesaian ekonomi di dalam negeri, menolak Privatisasi BUMN, memberi perlindungan terhadap produk produk pertanian lokal dengan mempersulit prosedur impor pangan.

Tuntutan keenam, segera laksanakan reshuffle kabinet segera terutama Meneg BUMN , Menaker, Kepala BNP2TKI dan tim ekonomi. Yang ketujuh, mencabut izin eksport hasil tambang berbentuk konsetrat dari Freeport dan Newmont.
Yang kedelapan, kosisten dan komitmen menjalankan Trisakti dan Nawacita untuk melindungi ekonomi nasional. @sita/*