LENSAINDONESIA.COM: Partai Gerindra mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memenuhi janji-janjinya sewaktu kampanye pada pemilu presiden 2014 lalu. Hal itu dilakukan menyusul adanya ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan yang baru berjalan sekitar enam bulan ini.
“Kita akan mendorong ke sana. Kita akan mendorong dan mengkritik secara konstruktif atas kekurangan-kekurangannya. Apa kekurangannya, tergantung maslaahnya, agar membenahi karena ini masih sangat awal,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Jakarta, Rabu (29/4/2015)
Baca juga: Soal kesejahteraan buruh dan tani, Jokowi dapat nasakom dan Prabowo: Tak bisa jaga demokrasi, negara alami kekerasan
Dia mengatakan, kekecewaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK merupakan proses pendewasaan demokrasi. Sebab menurutnya, proses demokrasi nyatanya tidak selalu menghasilkan yang diharapkan karena pilihan publik selalu dipengaruhi situasional kala itu.
“Sekian waktu kemudian ketika proses usai, paling hukumannya dua. Jangan dipilih lagi di masa yang datang, atau mari ramai-ramai kita turunkan,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPR ini menampik bahwa partai berlogo kepala garuda itu lemah sebagai partai penyeimbang dalam mengkritisi kebijakan pemerintah usungan Koalisi Indonesia Hebat itu. Hal itu dicontohkan, saat Presiden Jokowi batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Menurut dia, pemilihan dan pelantikan Kapolri merupakan hak prerogratif presiden. “Kami memahami itu politik kewenangan presiden, ini presidensil tapi kita menyerahkan presiden menggunakan kewenangannya,” pungkasnya. @endang
0 comments:
Post a Comment