LENSAINDONESIA.COM: Kasus pelarangan wartawan meliput kunjungan Menteri Perindustrian RI, Saleh Husen saat peresmian pabrik sepatu PT Chang Shin Reksa Jaya (CRJ), semakin memanas. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Garut, Jawa Barat menolak niat Bupati yang ingin mendamaikan.
“Kita akan terus melanjutkan kasus ini, dan menolak apa pun bentuk mediasi. Semuanya sudah diserahkan pada penegak hukum. Karena PWI dan IJTI sudah resmi melaporkan ke Polres Garut,” tegas Ketua PWI Garut, Aep Hendy kepada LICOM, Rabu pagi (29/4/2015).
Baca juga: PWI pidanakan PT Chang Shin Korea, halangi wartawan liput Menteri dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dapat rapor merah
Seperti diketahui, Bupati Garut Ruddy Gunawan bersedia menjadi mediator untuk mempertemukan PWI dan IJTI dengan pihak pabrik sepatu milik investor Korea, PT Chang Shin Reksa Jaya. Tujuan Bupati agar kedua pihak berdamai, yang otomotis komunitas wartawan harus mencabut laporan pidana pelanggaran Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.
Ketua PWI Garut menyatakan, kendati ada kesanggupan Bupati Garut untuk memediasi, pihaknya tidak akan menghentikan langkah jalur hukum terhadap tindakan pelecehan profesi jurnalis. Ini untuk menjadi pelajaran bagi yang ‘merendahkan’ aspek hukum pers maupun mereka yang tidak memahami Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang kebebasan Pers.
“Kejadian itu sangatlah tidak wajar. Bahkan, tindakan PT Chang Shin menghalangi pekerjaan wartawan seperti sengaja menutupi pelanggara-pelanggaran yang dilakukan perusahaan asing itu. Dugaan kami larangan terhadap wartawan itu, karena tidak ingin masalahnya dibongkar wartawan dihadapan Menteri Perindustrian,” ungkap Aep.
“Kami yakin ada persoalan besar yang dilakukan pihak PT Chang Shin, sehingga ketakutan diliput wartawan Garut untuk dipublikasikan kepada publik,” tambah wartawan senior di Garut ini. @taufik_akbar
0 comments:
Post a Comment