Warga Balas Klumprik tolak pembangunan sekolah di wilayahnya

LENSAINDONESIA.COM: Rencana pembangunan sekolah SMKN, SMPN dan Depo Arsip di Bekas tanah Kas Desa (BTKD) yang direncanakan Pemkot Surabaya di kawasan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, diprotes warga. Mereka mendatangi gedung dewan DPRD Surabaya dan menyampaikan penolakan itu

Penolakan warga tersebut didasari karena tidak adanya musyawarah terlebih dahulu dari Pemkot Surabaya sehingga dianggap tidak memperhatikan aspirasi warga. Akibatnya, pembangunan yang rencananya akan dilakukan PT Kumala Wandira mulai Rabu (24/9/2014) terancam akan ditolak warga.

Baca juga: Pemkot Surabaya lambat bahas Raperda Hutan Kota dan Komisi B DPRD Surabaya rancang Raperda Hutan Kota

Salah satu perwakilan warga dari Tim 11 Balas klumprik, Dadang Madsyariana, mengatakan sebenarnya warga meminta untuk BTKD tersebut akan dibangun pasar, lapangan olahraga, masjid dan gedung pertemuan serta PAUD. Namun hingga pembahasan terakhir sampai saat ini belum ada kejelasan.

“Sebelum ada kesepakatan yang dilakukan Pemkot Surabaya serta PT Kumala Wandira kepada warga, kami akan tetap menolak pembangunan ini sampai kapan pun. Kami juga berharap keinginan kami ini nantinya bisa dikabulkan walikota,” jelasnya Selasa (23/9/2014), saat melapor ke DPRD Surabaya.

Memang ada pembangunan, masjid, dan gedung olahraga, tetapi hanya didalam gedung sekolah. “Percuma pembangunan itu ada, tetapi warga nantinya tidak bisa menikmati tempat itu, karena kan gedung itu berada di dalam sekolah itu,” tegasnya.

Sekretaris RW 2 Balas Klumprik, Sholeh menuturkan, penolakan warga ini juga disebabkan janji Pemkot Surabaya yang belum terselesaikan kepada warga pada beberapa tahun lalu saat membangun hutan kota. Pemkot berjanji akan memberikan kompensasi kepada warga. Namun, sampai saat ini tidak ada desas-desusnya.

“Kami meminta Pemkot Surabaya memenuhi janji-janjinya yang dulu. Saat membangun hutan kota, katanya kami diberikan kompensasi tapi apa nyatanya, sampai sekarang tidak ada kabarnya. Malah sekarang ingin membangun sebuah proyek baru lagi,”sesalnya.

Terkait hal ini, Baktiono Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP mengatakan seharusnya Pemkot Surabaya menampung semua aspirasi warga. Menurutnya, warga selama ini memang trauma karena Pemkot Surabaya sempat menjanjikan kompensasi saat pembangunan hutan kota di wilayah setempat. Namun sampai saat ini proyek hutan kota itu mangkrak tak terurus.

“Sebetulnya keluhan warga ini trauma kepada program Pemkot Surabaya sebelumnya yaitu pembuatan hutan kota. Makanya kalau saat ini warga menolak pembangunan sekolah tidak salaha. Harus ada komunikasi antara perangkat pemerintah mulai dari lurah sampai walikota,” katanya.@iwan_christiono