LENSAINDONESIA.COM: Partai Gerindra mempertanyakan alasan Pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM di tengah rakyat kecil tercekik harga beras dan gas elpiji 3kg.
“Belum selesai rakyat tercekIk harga beras yang melonjak hingga 30 persen perkilo, Pemerintah Jokowi sudah menaikan harga BBM untuk Jawa-Bali dari Rp6.600 rupiah perliter menjadi Rp6.900 perliter. Sungguh aneh, Pemerintah justru menambah began masyarakat kecil,” kata Arief Poyuono, SE, Ketua DPP Gerindra dalam keteranganya lewat milis kepada licom, Jakarta (2/3/15).
Arief prihatin, dampak menaikan harga BBM premium punya efek terhadap kenaikan biaya transportasi, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap naiknya harga sembilan bahan pokok terutama Beras.
“Bagaimana harga beras akan turun hingga kisaran Rp7900 perkilo kalau biaya angkutan distribusinya mulai dari gabah kering hingga digiling jadi beras ke gudang penyimpanan lalu ke pasar dan sampai ke konsumen sudah dibebani enam Kali biaya transportasi angkutan yang naik akibat Kenaikan harga BBM,” tandas elite Partai Gerindra.
“Jadi cuma omong besar saja, Jokowi mengatakan ketika memasuki masa panen beras akan turun harganya. Yang ada, justru Kenaikan harga BBM premium akan membuat bertambah naiknya harga beras terkait kenaikan harga BBM Premium untuk Jawa dan Bali,” tambahnya.
Sebenar, menurut petinggi Partai Gerindra ini, pemerintah sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp843 perliter dari pajak bahan bakar 5% dan pajak pertambahan nilai 10% dari pengolah crude hingga menjadi BBM.
Sebenarnya BBM dengan harga Crude oil mengikuti MOPS 49,7 US $/ barrel ditambah cost refinary dan distribusi serta fee penjualan sebesar 13.566 US dollar/barel dan menghasilkan 147 liter BBM. Maka, diperoleh harga BBM perliter 49,7 US$ ditambah biaya refinary 13.566 sama Dengan 62,266 US$ dikalikan Rp 13000 sama dengan Rp 5594 sebelum pajak jika ditambah pajak menjadi Rp 6434/ liter.
Pemerintah, tambah Arief, mengambil Untung dari pajak dan penjualan BBM sebesar Rp6900-Rp 6434=Rp464. Ini total keuntungan Pemerintah perliter. Dalam satu tahun, pemerintah untung 54,2 Triliun dengan asumsi kebutuhan BBM 365 juta liter perhari Untuk nasional.
“Di era Jokowi inilah masyarakat dengan pendapatan pas-pasan akan semakin tercekik oleh beban Ekonomi yang tinggi, akibat Pemerintah mengambil Untung dari penjualan BBM yang sudah tidak disubsidi lagi,” ungkap Arief.
Selain itu, keuntungan dari penjualan BBM yang dihimpun di Pertamina rawan dengan korupsi dan juga digunakan untuk Operasi politik rezim Jokowi nantinya.
Dari pengambilan keuntungan jual BBM, menurutnya, juga mengambarkan bahwa Tim Ekonomi Jokowi tidak mampu lagi untuk mencari pendapatan dari sisi fiskal bukan pajak yang diambil dari masyarakat yang akan berakibat tingginya angka inflasi yang akan menambah angka kemiskinan di Indonesia .
Seharusnya, dengan keuntungan 54,2 triliun dari Jual BBM Pemerintah Jokowi tidak perlu menambah hutang sebesar Rp50 triliun selama 5 tahun dari Bank Dunia, untuk menutupi kekurangan pembangunan infrastrutur yang dianggarkan sebesar Rp290 triliun.
“Berhutang Rp50 triliun ke bank dunia dipastikan ada dugaan kepentingan anak buah Jokowi untuk mendapatkan fee broker dan fee proyek infrastruktur Untuk mendapatkan hutang ke bank dunia yang Bukan rahasia umum lagi,” kata elite Gerindra ini, curiga.
“Dari semua ini patut kita pertanyakan dimana Trisakti dan Nawacita Jokowi yang katanya pro pada rakyat miskin. Wong rakyat diperas kok, dari Jual BBM dan Kenaikan harga Beras. Jadi rakyat jangan mau ketipu, ya,” saran politisi Partai Gerindra ini.
Karena itu, pimpinan Partai Gerindra ini menyarankan, DPR harus memanggil semua Menteri terkait Untuk diminta keterangannya soal mengambil Untung dari Jual BBM dan tingginya harga Beras. @licom_09
0 comments:
Post a Comment