LENSAINDONESIA.COM: Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Lasro Marbun akhirnya buka suara terkait anggaran siluman di dinas yang pernah dipimpinnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS).
Kala itu, kata Lasro, pengadaan UPS sebanyak 49 unit. Dan, 25 diantaranya berada di Jakarta Barat, 24 lainnya di Jakarta Pusat. Proyek tersebut masuk dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2014.
“Itu masuk melalui DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) Sudin (suku dinas). Jadi, bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan),” ujarnya di Balaikota DKI, Senin (2/3/2015).
“Jadi, kalau sekarang terjadi dinamika pengadaan barang dan jasa, terkait dengan pemilihannya, itu ditanyakan pada ULP,” imbuh, menepis bahwa dirinya disebut-sebut oknum yang terlibat.
Lelang tersebut harus melalui ULP lantaran nilai proyek di atas Rp 200 juta. Apabila nilai program di bawah itu, maka langsung satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait yang melakukannya.
Di bawah ULP, ada kelompok kerja (pokja) yang anggotanya berasal dari SKPD terkait dan bertanggungjawab langsung kepada kepala ULP.
“Bagaimana cara memilih, bagaimana cara memutuskan? Itu Pokja yang punya,” sambung Lasro. Dia pun mengingatkan, lelang tidak boleh digelar badan perencanaan keuangan daerah (BPKD) wilayah.
Sedangkan terkait pejabat pembuat komitmen (PPK), itu diajukan kepala sudin selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Sementara dirinya waktu menjabat kadisdik DKI, beber Lasro, hanya sebagai pengendali umum aja.
“Jadi soal pengajuan, eksekusi, dilakukan oleh KPA. Jadi, SK (surat keputusan)-nya lahir dari mereka,” terang dia.
Ketika disinggung soal pengadaan proyek di Disdik pada 2014, Lasro mengaku tak tahu. “Tapi ada sekitar 7-9 orang. Kan ada tiga gelombang. Kalau saya sih tugaskan aja, dilepaskan aja.”
Namun, dia memastikan, akan sulit mengawasi penyimpangan dalam pelaksanaan lelang. Sebab, seluruh proyek yang diadakan eksekutif hanya dilakukan ULP.
“Ada 4.300 kegiatan, tapi cuma diurus oleh satu ULP. Volume yang besar, tapi hanya dipegang oleh satu tangan, jadinya sulit,” bebernya.
Meski demikian, kata Lasro, pelaksanaan lelang pun tak semudah membalikan telapak tangan, karena ada beberapa tahap yang harus dilalui, seperti analisa data hingga mengoreksi harga perkiraan sendiri (HPS).
Untuk menyelidiki perencanaan, penganggaran, pemanfaatan, spesifikasi kualitas, dan latar belakang kebutuhan UPS pada 2014 di Jakarta Barat tersebut, ungkap Lasro, kini sedang dalam pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat.
Sedangkan untuk pengadaan UPS di Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan audit itu, nantinya akan diketahui siapa saja yang bermain.
Di sisi lain, Lasro menjelaskan, dirinya akan menandatangani surat tugas kepada seluruh kasudin dan pihak lain yang terkait dengan pengadaan barang/jasa di Disdik pada 2014 silam.
“Harapan kita sih mereka berdiri pada peraturan. Kalau tidak berdiri pada peraturan, 2015 ini Pak Gubernur, Wagub, dan kita semua, sudah bertekad untuk memperbaiki ULP,” ucapnya.
Lasro berkata demikian, lantaran malu dengan adanya anggaran siluman di Disdik pada tahun lalu. Padahal, meski menjadi Kadisdik selama 10 bulan, dirinya berhasil menghemat uang negara hingga Rp3,4 triliun.
“Saya secara pribadi, jadi banyak merenungi lagi. Saya juga sudah ke lapangan, selalu bertanya dan beberapa ada instruksi saya mengatakan, kita bekerja harus sesuai, obyektif, harga benar, kualitas benar, dan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat,” tandasnya. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment