Mendagri didesak turun tangan dinginkan konflik Ahok Vs DPRD DKI

LENSAINDONESIA.COM: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo didesak segera turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2015.

Apalagi, pertikaian Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD itu melibatkan fraksi PDIP, partai yang selama ini diketahui berada di belakang Ahok pasca hengkag dari Partai Gerindra.

Baca juga: Kadisdik bantah buku trilogi Ahok 30 M, 'Kadali' ex-wartawan senior JP dan DPRD DKI pecah lagi, Fraksi Nasdem tarik diri dukung angketkan Ahok

Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat mengakui Mendagri akan turun tangan itu. “Nanti pendinginannya, Mendagri turun tangan,” kata Djarot, Senin (3/2/2015).

Eks walikota Blitar ini pun meminta semua pihak pihak bersikap arif dan berpikir tenang dan jernih dalam menyikapi polemik tersebut. “Jangan sampai rakyat Jakarta dikorbankan dengan berbagai macam perang di media.”

Menurut Djarot, sudah saatnya Mendagri yang juga koleganya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini turun tangan sebelum dinamika politik di Ibukota bertambah panas.

“Mendagri kan berwenang untuk meneliti dan mengevaluasi draft APBD dari kedua belah pihak,” kata Djarot.

Di sisi lain, Djarot menyatakan dukungan terhadap Gubernur Ahok yang mengadukan adanya potensi korupsi dalam APBD 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan anggota DPR itu mengaku mendukungnya.

Walau begitu, dia tak menampik, bila hal tersebut berdampak pada memanasnya suhu politik di Jakarta. Karena itu, Djarot berjanji, akan ikut membantu untuk meredakan suasana.

“Iya, tugas kita mendinginkan biar birokrasi, biar DPRD juga dingin, Jakarta dingin. Begitu saja,” tandas Djarot.

Perseteruan Ahok dengan DPRD DKI menyangkut APBD 2015 kian memanas. Ini tercermin dari sikap politisi di Gedung DPRD Kebon Sirih yang mengajukan angket terkait sikap pemerintah provinsi (pemprov) yang mengirimkan anggaran sebelum

disahkan ke Kemendagri.

Tak mau kalah, Ahok pun membeberkan sejumlah praktek permainan anggaran yang dilakukan sejumlah pihak, termasuk DPRD dalam APBD 2012-2015. Salah satu yang disebutnya adalah pengadaan UPS di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Tak sampai di situ, Ahok yang mantan politikus Golkar dan Gerindra itu juga mengadukan penyimpangan tersebut ke komisi antirasuah, 27 Februari silam. @fatah_sidik