Awas, penyadapan intelijen hantui masyarakat Indonesia

LENSAINDONESIA.COM: Mencuatnya informasi penyadapan yang menimpa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi terus mencemaskan berbagai kalangan.

Apalagi, informasi penyadapan ini telah berkembang menjadi isu intelijen yang memata-matai hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Fahri Hamzah: Rakyat Indonesia diintai intelijen dan penyadapan dan Din Syamsuddin: Indonesia butuh pemimpin yang bisa menjaga aset bangsa

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menilai, penyadapan di rumah dinas Jokowi dan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri sebagai kerja kotor yang digerakkan oleh unsur-unsur kekuasaan.

Menyadap Gubernur DKI Jakarta dan mantan Presiden, kata Bambang Soesatyo, jelas-jelas sebagai kegiatan mengintai lawan politik.

Bahkan, Bambang Soesatyo memastikan jika aksi penyadapan intelijen ini bukan hanya menimpa Joko Widodo dan Megawati. Sejumlah politisi, khususnya beberapa anggota DPR pun tak luput dari penyadapan intelijen ini.

“Para politisi yang dibidik adalah mereka yang dikenal vokal atau kritis terhadap kekuasaan. Kita semua tentu masih ingat penuturan politisi Anas Urbaningrum ketika dia mengungkap sepak terjang oknum intel yang selalu mengintai kegiatannya. Dari penuturan itu didapat gambaran bahwa sejumlah orang yang berkomunikasi dan beraktivitas bersama Anas masuk dalam radar intai dan penyadapan,” kata Bambang Soesatyo pada LICOM Jakarta, Kamis (27/02/2014).

Politisi Partai Golkar ini sangat menyayangkan jika intelijen disalahgunakan hanya untuk mengintai lawan-lawan politik penguasa.

Padahal, akhir-akhir ini pemerintah begitu sering kecolongan. Masih adanya sel-sel terorisme, maraknya penyelundupan senjata dan Narkoba, hingga penyadapan oleh kekuatan-kekuatan asing adalah bukti paling nyata bahwa pemerintahan begitu mudah kecolongan.

“Kecenderungan ini terjadi karena satuan-satuan pengamanan negara tidak fokus pada fungsinya menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. Oleh unsur-unsur kekuasaan, satuan-satuan pengamanan negara itu malah disalahgunakan. Mereka diperintah mengintai dan menyadap sejumlah figur yang dianggap tidak bersahabat dengan penguasa,” tandas Bambang Soesatyo.

Akibat ketidakfokusan satuan pengamanan negara ini, kata Bambang, ketika kolaborasi badan intelijen asing melakukan penyadapan di Indonesia, pemerintah tak kuasa menangkalnya.

“Menyalahgunakan fungsi intelijen dan satuan tugas pengamanan negara lainnya dan hal penyadapan, membelokkan fungsi satuan tugas pengamanan negara dari tugas pokoknya menyebabkan mereka tidak fokus menjaga dan memperkuat ketahanan nasional,” pungkasnya.@endang