LENSAINDONESIA.COM: Sabron Djamil Pasaribu, Ketua Komisi A DPRD Jatim yakin, bahwa dana bantuan untuk bencana tak akan diselewengkan. Sebab sebagian besar berupa barang. Seperti makanan siap saji.
“Kalau bantuan itu berupa uang ya bisa jadi (Diselewengkan), tapi kan rata-rata berupa kebutuhan sehari-hari. Rasanya tidak yakin saya, kalau para panitia penyalur mengambil keuntungan dari bencana alam ini,” ujarnya pada LICOM, Selasa (25/2/2014).
Baca juga: Rehabilitasi rumah korban Kelud di Blitar telah selesai dan Gubernur Jatim imbau warga tetap tak mendekati puncak Kelud
Pihaknya justru mengapresiasi para relawan dan seluruh elemen masyarakat, atas sikap kepedulian yang tinggi dalam membantu para korban erupsi Gunung Kelud.
Sementara diminta tanggapan soal langkah Pemprov Jatim menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) untuk lakukan audit, terkait bantuan yang disalurkan untuk korban Kelud, Sabron mengaku sangat mendukung. menurutnya, hal itu sebagai bentuk tranaparansi Pemprov Jatim dalam menyalurkan dana yang cukup besar, sekitar Rp 100 miliar.
“Langkah itu sudah tepat untuk menanggulangi, agar tidak terjadi penyimpangan dan distorsi. Semuanya ingat, dalam melakukan tugas kemanusiaan juga diawasi oleh BPKP,” imbuh pria yang kembali maju caleg DPRD Jatim Dapil VI ini.
Diketahui, Kejati Jatim memantau proses penyaluran bantuan untuk para pengungsi Kelud. Hal ini dilakukan karena dana bantuan rawan dikorupsi. Bahkan, Kejati akan menurunkan jaksa intelijen untuk mengawasi penyaluran dana bantuan dan mengancam akan mempidana hukuman mati para pelaku.
“Bantuan untuk korban bencana alam memang rawan untuk dikorupsi. Untuk itu, ada pemantauan dari jaksa intel terkait bantuan ini,” tegas Arminsyah, Kepala Kejati Jatim.@sarifa
0 comments:
Post a Comment