LENSAINDONESIA.COM: Sudah puluhan tahun penindasan dan penganiayaan yang dialami buruh migran Indonesia (TKI) di luar negeri tak pernah usai. Ibarat bom waktu yang kapan saja dapat meletus dan mengakibatkan cedera mengenaskan, sekaligus merenggut nyawa.
“Ditambah lagi, kepemimpinan yang tidak peka, sekaligus sistim dan sumber daya manusia (SDM) dalam instansi terkait setengah hati dalam melakukan advokasi,” kata Jumara Bt Dzikri, Wakil Ketua Perwalu PDI Perjuangan di Saudi Arabia, dalam pesan tertulisnya, Sabtu (01/03/2014).
Baca juga: Rieke: SBY harus usut tuntas kasus pembuangan jenazah TKI Anita dan Surat terbuka Rieke Diah Pitaloka pada SBY soal nasib nelayan
Menurut dia, bahwa buruh migran Indonesia (TKI) selama ini hanya dijadikan lahan bisnis dengan jaminan perlindungan hukum yang setengah hati. Dan, ini bisa dilihat fakta di lapangan saat Pemerintah memberikan advokasi terhadap buruh migran Indonesia (TKI).
Setelah reformasi, sudah berapa kali Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi berganti, tetapi tak kunjung ada langkah untuk meminimalisir masalah. Melainkan, makin parah permasalah yang dihadapi buruh migran Indonesia (TKI) di luar negeri.
Hal ini tak lepas karena para pihak yang menduduki posisi Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi tidak menguasai permasalahan dan lapangan. Ditambah lagi bobroknya sistim dan sumber daya manusia (SDM) di setiap instansi terkait termasuk Perwakilan RI di luar negeri.
Untuk itu dalam kepemerintahan yang baru (pasca Pemilu), perlunya Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi yang berani melakukan berbagai gebrakan agar terjaminnya perlindungan hukum kepada buruh.
Selanjutnya, Jumara mengungkapkan, bila PDI Perjuangan memenangkan Pemilu legislatif dan Pilpres yang didukung rakyat Indonesia atau buruh migran Indonesia (TKI). “Kami (Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia) akan usulkan nama Rieke Diah Pitaloka ke DPP PDI Perjuangan untuk dipertimbangkan sebagai kandidat Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi di pemerintahan ke depan.”
Karena ini, lanjutnya, “Menyangkut nyawa, tentu diharapkan jangan sampai salah tunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tersebut. Apalagi tidak menguasai masalah, bisa–bisa jadi bumerang. Rieke Diah Pitaloka kader PDI Perjuangan sangat layak jadi Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi.”
Dia berharap Rieke bisa membangkitkan TKI memperjuangkan hak-haknya di luar negeri.
Selain Rieke menguasai permasalahan dan lapangan, lanjut Jumarta, Rieke juga punya hati untuk memperjuangkan nasib buruh. “Sebab menyelesaikan suatu masalah tidak serta merta hanya bermodal menguasai teori dan lapangan, tetapi juga harus mempunyai hati dan niat untuk rakyat,” tambahnya.
Di samping itu, posisi Menteri Luar Negeri pun harus bisa bersinergi dengan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi. Hal ini disebabkan perwakilan luar negeri (KBRI/KJRI) sebagai pelaksana di lapangan dalam memberikan perlindungan, di bawah naungan Kementerian Luar Negeri.
“Untuk itu, langkah yang harus ditempuh ke depan, bukan saja dari segi sistim atau UU atau MOU, melainkan sumber daya manusia (SDM) diinstansi terkait termasuk perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) harus dibenahi dan dirombak,” papar Jumara.
Sebab, sebagus apa pun sistim atau UU atau MOU, tetapi sumber daya manusia (SDM) di instansi terkait termasuk perwakilan RI (KBRI/KJRI) bobrok, jangan berharap akan ada perubahan dalam jaminan perlindungan terhadap buruh.
Jumara yang juga relawan TKI menilai, kemungkinan baru PDI Perjuangan yang sudah menyiapkan rancangan kepemerintahan ke depan di bidang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Diantaranya, mempertahankan moratorium hingga permasalahan yang ada terselesaikan, serta pembenahan dan perombakan di instansi terkait termasuk perwakilan RI (KBRI/KJRI).
“Bukan sebaliknya, permasalahan masih menumpuk dan belum adanya pembenahan, sudah berencana mencabut moratorium dengan dalil pengangguran. Bila waktunya sudah tiba, kami akan sebarkan rancangan tersebut. Saat ini, baru beberapa relawan atau aktivis TKI di Saudi Arabia telah menerima. Alhamdulillah mendapat respon positif dan di dukung penuh,” ungkapnya.
Untuk itu, PDI Perjuangan menilai Pemilu yang akan datang adalah tahun penentuan nasib kita semua. Kita akan menentukan nasib kita kedepan dengan cara memberikan suara serta dukungan yang tepat sesuai hati, atau mengorbankan suara dan nasib kita ditukar atau diperjual belikan dengan uang yang hanya dinikmati dalam hitungan jam tetapi terdzolimi selama 5 tahun.
“Kami yakin buruh atau TKI sangat cerdas, dengan banyaknya masalah, mereka menginginkan perubahan dan tidak akan menukar suaranya dengan uang. Kalau pun itu ada, itu hanyalah oknum yang tidak menginginkan perubahan dan mengorbankan suaranya hanya karena uang serta melupakan nasib kawan–kawannya seperjuangan serta teraniaya yaitu buruh atau TKI,” ungkap Jumara yang juga Kepala BP Pemilu PDI Perjuangan di Saudi Arabia. @endang
0 comments:
Post a Comment