LENSAINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada warga Ibukota atas tontotan politik yang lucu, menyusul rencana DPRD mengadukannya ke Bareskrim Polri terkait dugaan suap Rp 12,759 triliun.
“Saya pikir, kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini,” ujarnya di Balaikota DKI, Selasa (3/3/2015).
Baca juga: Ini lima rekomendasi FITRA agar polemik APBD Jakarta usai dan Ahok-Dewan sibuk berantem, warga dirugikan karena dana APBD tak cair
Ahok, sapaan karibnya menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sengaja memilih berkonflik dengan dewan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015, lantaran banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi korban.
“Sejarah DKI, Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) terbesar adalah di 2014, karena banyak anggaran siluman yang tidak mau kami eksekusi. Makanya, 2015 kita paksa e-budgeting, supaya pimpinan DPRD kalau menemukan siluman, menuduhnya ke kami,” bebernya.
Saat kembali disinggung soal adanya dugaan suap dari Pemprov DKI kepada DPRD sebesar Rp 12,759 triliun, Ahok menegaskan, pendapat tersebut hanya asumsi dewan. Bahkan, dia kemudian kembali menyinggung soal anggaran fiktif Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015.
“Orang DKI menunggu uang, supaya cepat bekerja. Kita kalau (punya) Rp 12,1 triliun, bisa bangun 60 ribu unit rusun loh. Jadi, masa saya mesti men-silpa-kan duit Rp 12,1 triliun? Alangkah baiknya itu saya pakai buat bikin rusun,” dalih eks bupati Belitung Timur ini.
Menurut Ahok, setelah kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) ditandatangani, seharusnya dewan mengawasi kinerja pemprov, apakah anggaran yang dipakai telah sesuai atau tidak. “Bukan (kemudian) dia menyodorkan versi dia.”
Lantaran menolak anggaran fiktif Rp 12,1 triliun yang beberapa diantaranya masuk di program Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI dalam APBD 2015, Ahok mengaku siap dimakzulkan.
“Atau dimasukkan ke dalam penjara. Saya rela daripada saya memainkan Rp 12,1 triliun. Ini terpaksa kami lakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir,” tegas mantan anggota Komisi II DPR itu.
Diketahui, politisi Kebon Sirih menyebut Ahok melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyuap dewan sebesar Rp 12,759 triliun saat rapat finalisasi APBD DKI, 26 Januari silam. Tujuannya, agar tidak mengutak-atik anggaran yang disusun eksekutif. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment