LENSAINDONESIA.COM: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengajukan beberapa saran, agar kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 dapat berakhir dan segera disahkan.
Pertama, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi pemerintah provinsi (pemprov) dan DPRD DKI dalam proses review pembahasan APBD 2015, khususnya membatalkan dana-dana siluman tersebut dan diharapkan rampung dalam dua pekan.
Baca juga: Ahok-Dewan sibuk berantem, warga dirugikan karena dana APBD tak cair dan Ikuti NasDem, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta cabut hak angket Ahok
“Kedua, terkait anggaran siluman, Pemrpov DKI harus menginventarisir dan membatalkan anggaran tersebut dan dialokasikan kepada sektor yang membutuhkan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra, Yenny Sucipto di kantornya, kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2015).
Ketiga, DPRD DKI pun diminta transparan dan akuntabel. “Tidak boleh mengelola anggaran, karena bertentangan dengan UU MD3 dan Tatib DPRD tahun 2014,” jelas dia.
Kemudian, mengenai angket, kata Yenny, Fitra mendesak dihentikan, lantaran hanya memperkeruh suasana penetapan APBD 2015, mengingat bermotif politik, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kelima, KPK segera menangkap begal anggaran pengadaan UPS yang merugikan Negara pada tahun 2014 dan 2013 senilai triliunan rupiah,” tegasnya. @fatah_sidik
0 comments:
Post a Comment