LENSAINDONESIA.COM: Awal tahun 2015, masyarakat Indonesia tersedot perhatiannya pada pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon kapolri, pengganti Jenderal Sutarman. Betapa tidak, BG ditetapkan jadi tersangka sehari sebelum proses fit and proper test.
Hampir satu bulan, polemik tersebut belum berakhir. Yang ada, masyarakat disuguhi oleh “blusukan” politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak DPR RI menyetujui BG sebagai calon kapolri Kamis (15/1/2015) lalu, presiden menemui berbagai tokoh untuk “meminta” solusi.
Baca juga: PDIP dorong buruh tagih janji Jokowi soal "Tiga Layak" dan Jokowi akan reshuffle kabinetnya, PKS senang
Presiden sudah membentuk Tim Independen atau Tim Sembilan yang dipimpin oleh Buya Syafi’i Maarif. Dalam pertemuan tersebut, sembilan orang ahli merekomendasikan untuk tak melantik Budi Gunawan. “Pencalonan Budi Gunawan bukan inisiatif dari presiden,” ungkap Syafi’i Maarif menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu presiden, Rabu (28/1/2015).
Esok harinya, presiden menemui mantan presiden BJ Habibie yang memberi “suntikan” semangat pada Jokowi. Ia menegaskan presiden bukanlah pilihan partai.
Presiden juga menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, jawaban yang disampaikan Ketua Wantimpres Tedjo Edhy menegaskan pernyataan presiden sebelumnya bahwa akan menunggu proses hukum yaitu praperadilan yang diajukan Budi Gunawan.
“Blusukan” Jokowi makin memanas ketika ia bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Tak ayal, muncul isu politik baru bahwa Jokowi akan merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi, presiden diprediksi mendapat tekanan kuat dari partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Namun, Jokowi tampaknya tak mau menggubris isu tersebut. Ia melanjutkan pertemuan dengan pimpinan DPD-RI, pimpinan DPR-RI. Semuanya menyatakan dukungan pada presiden.
Presiden juga menemui para alim ulama dengan mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke istana. MUI meminta agar dalam mengambil keputusan selain pertimbangan hukum, dan lain sebagainya, juga menanyakan pada hati sanubarinya. “Tadi, Beliau katakan masalah-masalah yang ada ini akan dapat terselesaikan tidak terlalu lama,” kata Ketua MUI Din Syamsuddin, Selasa (3/2/2015).
Terakhir, Presiden Jokowi mengakui telah bertemu para Ketua Umum partai dari koalisi yang mendukungnya, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2) sore, yaitu Megawati Soekarnoputri (PDIP), Wiranto (Hanura), Muhaimin Iskandar (PKB), Sutiyoso (PKIP), Romahurmuzy (PPP), dan Partai Nasdem yang diwakili Sekretaris Jendralnya Rico Capella.
Hasilnya, presiden diminta menunggu hasil sidang praperadilan. Pembacaan gugatan Budi akan dibacakan dalam sidang praperadilan pada Senin pekan depan setelah KPK sebagai termohon tidak hadir dalam sidang yang digelar pada Senin (2/2/2015) lalu.
Jokowi sendiri menghadapi sikap kepala batu dari Komjen Budi Gunawan yang menolak mundur sebagai calon kepala Polri, seperti permintaan Istana. Alasannya, menunggu hasil praperadilannya atas penetapan status tersangka oleh KPK.
Hal itu dibenarkan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. “Kemarin kan Pak Mensesneg (Pratikno) sudah mengimbau untuk mengundurkan diri. Tapi, setelah kita komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses praperadilannya,” kata Badrodin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Mensesneg Pratikno mengatakan jika BG mau mengundurkan diri, makak tidak akan muncul polemik KPK dan Polri.
Setelah serangkaian blusukan politik, Presiden tampaknya sudah siap mengambil langkah. Ia sudah mengumbar janji, “Minggu depan, saya selesaikan semua.” @sita
0 comments:
Post a Comment