LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah pusat mengurangi jumlah penerimaan dana perimbangan untuk Provinsi Jawa Timur. Hal ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio menilai, pengurangan dana perimbangan pada triwulan pertama tahun 2015 untuk Jatim ini tak wajar. Sebab dari jumlah dana awal sebesar Rp 1,3 triliun akan dipotong lebih dari Rp 500 miliar.
Baca juga: Karaoke X1 dan Hotel Malibu dipelototi Komisi C DPRD Jatim dan Hearing penyalahgunaan aset PT PWU di DPRD Jatim digelar tertutup
“Kami dengar dari pihak eksekutif jika dana perimbangan itu dipotong hingga Rp 500 miliar lebih. Nominal itu terlalu besar, kan normalnya baik pengurangan maupun penambahan sekitar 10 sampai 15 persen,” jelasnya, Selasa (28/04/2015).
Untuk itu, pihaknya akan segera meminta klarifikasi langsung kepada Menteri Keuangan. Ini dilakukan karena adanya pengurangan dana perimbangan akan berimbas terhadap sejumlah program Pemprov Jatim khususnya yang menyangkut kerakyatan. Namun pihaknya sebagai legislatif akan terus mendorong agar pihak eksekutif tak sampai mengurangi jatah anggaran untuk program kerakyatan.
“Kami Komisi C akan agendakan bisa langsung ketemu Menteri Keuangan dan bertanya langsung kenapa ini turunnya kok drastis sekali. Kalau dihitung itu danannya turun lebih dari 30 persen,” cetus politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini.
Sementara Gubernur Jatim, Soekarwo mengakui bahwa wilayahnya terimbas perekonomian Indonesia juga dunia yang lesu. Sehingga pendapatan dari sektor pajak dan retribusi pada triwulan pertama Tahun 2015 juga turun di bawah 15 persen. Akibatnya, dana perimbangan dari pusat juga ikut turun dan mengancam PAK (P-APBD) Jatim 2015 menjadi minus.
“Silpa kita tinggal Rp 1 triliun, sementara dana bagi hasil (DBH) migas berkurang sekitar Rp 747 miliar. Jadi pada PAK 2015 kemungkinan besar APBD Jatim akan minus,” ujar gubernur.
Menurut Pakde Karwo, penurunan DBH migas hampir 50 persen diakibatkan harga minyak dunia di pasar turun drastis hingga 30 persen, dari 110 dollar AS/barrel menjadi 40 dollar AS/barrel, sehingga penerimaan DBH migas untuk Jatim juga ikut turun.
“Harusnya DBH migas yang diterima Jatim itu sekitar Rp 1,3 triliun, tapi yang masuk dalam APBD murni 2015 baru Rp 600 miliar, sehingga minus sekitar Rp 747 miliar. Ironisnya lagi, kekurangan itu tak akan terpenuhi hingga akhir tahun anggaran mendatang,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.
Indikator lesunya perekonomian Indonesia, khususnya Jatim dapat terlihat dari turunnya produksi dan penjualan kendaraan bermotor baru. Berdasarkan data yang ada, kata Pakde Karwo pada triwulan pertama 2015, mengalami penurunan hingga 30 persen.
“Bahkan market share beberapa perusahaan di Jatim sekarang ini tak berani mentargetkan 100 persen melainkan hanya 70 persen, karena sudah tidak percaya lagi dengan pasar akibat lesunya perekonomian secara global,” tukas Soekarwo.@sarifa
0 comments:
Post a Comment