Pansus LKPj Gubernur Jatim sebut dua SKPD ini kinerjanya buruk

LENSAINDONESIA.COM: Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur 2014 yang beranggotakan anggota DPRD Jatim mulai menemukan sejumlah catatan kinerja buruk dari SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Jatim.

Catatan awal menyebutkan bahwa ada dua SKPD yang selama ini kinerjanya dinilai buruk, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim.

Baca juga: Soekarwo anggap pungli Dinsos Jatim hanya isu dan Tulis surat pernyataan, pegawai Dinsos Jatim prihatin isu pungli

Untuk Bapemas yang disorot adalah program Jalan Lain Menuju Masyarakat Sejahtera (Jalin Matra), sementara program Dinsos Yang disorot terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jatim.

Ketua LKPj Gubernur Jatim 2014, Aida Fitriati mengatakan, progam Bapemas banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dibuktikan ketika sejumlah wakil rakyat turun ke bawah. Padahal, anggaran yang disediakan cukup besar mencapai Rp 7,4 miliar, namun kenyataannya tidak sepenuh program pro rakyat ini menyentuh hingga ke tingkat bawah. Karenanya, dari hasil catatan ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi gubernur untuk dilakukan perbaikan.

“Kalau melihat dari anggaran sebesar Rp 7,4 miliar memang cukup besar. Tapi sayang banyak yang tidak tepat sasaran. Namun kami sebagai mitra pemerintah, tentunya temuan ini akan menjadi catatan Pansus LKPJ yang selanjutnya diberikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluas,” tegas politisi perempuan asal PKB di di DPRD Jatim, Kamis (16/04/2015).

Kalau Dinsos, lanjut Aida, juga tak optimal dalam menjalankan program PMKS, sebab dari total target hanya mampu menyasar sekitar 4 persen saja. “Dari 1.181.000 orang penyandang masalah sosial di Jatim, hanya sebanyak 4.885 orang saja yang mendapatkan bantuan. Ini kan hanya sekitar 4 persen yang ditangani, sedangkan jumlah lainnya ga ada tindak lanjutnya,” ucapnya.

Meski demikian, Aida mengaku memahami betul mengapa program tersebut tidak berjalan dengan baik. Alasan utamanya adalah persoalan dana. Menurutnya, dana yang dimiliki oleh Dinsos sangat kecil, sedangkan cakupan wilayah yang harus menjadi sasaran program itu sangatlah luas. “Dinsos ini ternyata juga harus membantu hingga tingkat kabupaten/kota, sedangkan dana yang berasal dari kabupaten/kota itu tidak ada,” ungkap Aida.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Jatim segera melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait. Tujuannya, untuk membuat program itu berjalan lebih optimal. “Tentunya hal ini juga akan meringankan tugas dari Dinsos, sehingga Dinsos nanti tidak dianggap memiliki kinerja yang kurang memuaskan,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Pansus LKPj Gubernur lainnya, Kartika Hidayati menjelaskan banyak uraian masing-masing SKPD yang hanya menjelaskan tentang program, belum capaian kinerja atau hasilnya. Kedua, banyak capaian SKPD yang tidak sinkron antara nomenklatur program/kegiatan dengan laporan capaianya.

“Selanjutnya pada Bab VIB, kinerja pelaksaan pemerintahan daerah 2014 banyak angka capaian kinerja hanya sampai 2013, bukan 2014. Ada beberapa bab dan sub bab masih belum sesuai dengan sistematika yang diatur dalam PP 103/2007,” tegas Kartika yang juga asal PKB ini.

LKPj Pemprov, tambahnya, seharusnya melaporkan capaian kuantitatif atas indikator kinerja daerah atau IKD, sebagai yang diperjanjiakan dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Padahal dalam lingkup Pemprov terdapat 94 indikator yang seharusnya dilaporkan dalam LKPJ masih terdapat 27 indikator yang tidak dilaporkan datanya.@sarifa