Pembagian PSKS amburadul, Pemkab Ponorogo aku tak diajak survei

LENSAINDONESIA.COM : Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengaku tidak dilibatkan dalam pendataan warga yang menerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

“Data yang digunakan itu hasil dari survei BPS yang dilakukan tahun 2011. Kita tidak dilibatkan dalam pendataan dan survei dari acuan yang digunakan penerima PSKS. Tapi mungkin nanti akan ada pendataan ulang sesuai dengan

instruksi dari pihak Kementerian Sosial,” jelas Sumani, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabuapaten Ponorogo, Minggu (19/04/2015).

Menurut dia, dinas sendiri sering mendapat keluhan-keluhan terkait dengan banyaknya warga miskin yang tidak mendapatkan PSKS. Pasalnya data yang digunakan dari hasil survei BPS tahun 2011 tersebut dianggap tidak valid

lagi dengan perkembangan sekarang ini. Jelas hal ini perlu dilakukan pendataan ulang agar nanti penerima bisa benar-benar tepat sasaran.

“Memang kita sering mendapat keluhan terkait tidak tepat sasaran dalam pembagian. Banyak warga miskin yang tidak menerima tapi ada yang kaya dan dinilai cukup malah menerima PSKS,” ujarnya.

Kata Sumani, terkait hal itu pada tahun 2015 ini pihak Dinsosnakertran Kabupaten Ponorogo mendasar dari surat edaran dari Kementrian Sosial mulai akan dilibatkan dalam melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin. Hal

ini sangat penting, karena berdasarkan pantauan pada pembagian dana kemarin masih banyak ditemukan masalah dan komplain dari warga dan tidak tepat sasaran.

“Memang itu instruksi dari Kementrian Sosial untuk dilakukan pendataan ulang. Saat ini masih disusun timnya. Intruksi dari mentri bulan April ini, tapi mungkin baru bisa dilakukan Mei, karena saat ini masih dalam tahap

koordinasi, terkait nanti siapa pendamping dan pendata dengan pihak BPS akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.

Sumani menambahkan, dari hasil pendataan nanti akan ada musyawarah Kelurahan atau Desa terkait dengan hasil pendataan penerima PSKS yang baru. “Nanti akan muncul data baru bisa bertambah bisa berkurang. Yang jelas

memenuhi kriteria orang miskin” tegasnya.

Seperti diketahui dasar yang digunakan untuk penerima program PSKS selama ini di Kabupaten Ponorogo mengacu dari hasil pendataan Program Perlindungan Langsung Sosial(PPLS) dilakukan pada 2011. Data yang diperoleh BPS berdasar

sensus penduduk dan data dari RT (40 persen) yang diperoleh adalah 18.481 rumah tangga sangat miskin, 28.038 miskin dan 74.977 yang dekati miskin sehingga total keseluruhan ada 116.496 warga/ rumah tangga.

Ada 3 kategori dalam laporan PPLS tersebut yaitu sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Sehingga data itulah yang digunakan oleh BPS Ponorogo untuk diusulkan kepada BPS Pusat untuk data warga penerima program PSKS. @arso