Ibas sebut pidato Presiden Jokowi tak selesaikan konflik KPK vs Polri

LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menilai, konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri belakangan ini berimplikasi buruk terhadap penegakan hukum.

“Khususnya pemberantasan korupsi, karena justru dua institusi penting yang berperan untuk pemberantasan korupsi tersebut terlibat dalam perselisihan, meskipun tidak secara resmi mengatasnamakan institusi masing-masing,” ujarnya kepada Licom, Senin (26/1/2015).

Baca juga: Jokowi minta jangan ada kriminalisasi KPK-Polri dan KPK diharap tak manfaatkan kepercayaan publik demi kepentingan politik

Meski seakan tidak ada kaitannya, kata Ibas, sapaan karib Edhie, masyarakat memahami, bila ketegangan dan benturan antara dua lembaga hukum itu terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK dan Bambang Widjojanto oleh Polri.

“Situasi menjadi semakin panas, karena para aktivis pemberantasan korupsi dan unsur masyarakat juga melakukan aksi dukungan terhadap KPK pada khususnya dan mendesak perlunya dijamin keberlanjutan pemberantasan korupsi pada umumnya,” papar dia.

“Sementara, Partai Demokrat menyimak, bahwa penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, 23 Januari lalu oleh publik dinilai belum sungguh menyelesaikan masalah yang ada,” sambungnya.

Atas dasar itu, terang Ibas, Demokrat mengimbau dan mengajak semua pihak menahan diri dan tak melakukan sesuatu yang melebihi kepatutannya, sehingga mengganggu stabilitas politik serta keamanan dan ketertiban publik. “Dalam keadaan seperti ini pula, kearifan para penguasa dan pejabat pemerintahan sungguh diharapkan, termasuk dalam memberikan pernyataan, sehingga tidak memperkeruh keadaan,” papar anggota Komisi X DPR itu.

Kendati demikian, kata Ibas, Demokrat berpendapat, Jokowi masih memiliki kesempatan, wewenang, dan sumber daya politik untuk mendapatkan solusi paling tepat, sehingga kemelut tersebut tak memburuk.

“Solusi yang ditempuh diharap memastikan hukum terus ditegakkan secara adil, gerakan pemberantasan korupsi tidak terganggu, institusi Polri dan KPK bisa diselamatkan serta melanjutkan tugas-tugasnya tanpa gangguan apapun, dan gesekan antara Polri dan KPK dapat segera dihentikan,” tutur putra bungsu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) itu.

Dengan demikian, lanjut Ibas, Demokrat mengajak seluruh rakyat Indonesia memberi kesempatan dan dukungan kepada Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan bijak. “Sesuai dengan konstitusi, aturan perundangan, semangat pemberantasan korupsi, mendengar aspirasi, dan kehendak rakyat Indonesia.”

“Inilah pandangan resmi Demokrat. Pimpinan Demokrat pun meminta para kader menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak diperlukan,” pungkas politikus dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII itu.@fatah_sidik