LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Akhmad Sukardi meminta pemerintah kabupaten/kota mendukung program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).
Caranya dengan mengalokasikan anggaran untuk ikut menangani rumah tangga sasaran di luar program Jalin Matra.
Baca juga: Pansus LKPj Gubernur Jatim sebut dua SKPD ini kinerjanya buruk
Apalagi program Jalin Matra, lanjut dia, telah disepakati dan ditandatangani Gubernur Jatim, Soekarwo bersama bupati dan walikota se-Jatim tentang dukungan pendampingan dan pengalokasian dana program Jalin Matra Provinsi Jatim Tahun 2014-2018.
Jalin Matra sendiri merupakan nama lain dari program Jalin Kesra yang dulu diterapkan pemerintahan Soekarwo-Saifullah Yusuf.
“Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial budaya,” ujar Sukardi di sela kegiatan Sosialisasi Program Jalin Matra Jatim di Hotel Aria Malang, Senin (20/04/2015).
Pemprov Jatim berkomitmen terus menanggulangi kemiskinan untuk pembangunan di Jatim. Data sepanjang periode 2009-2014, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan multi sektoral dan multi dimensional.
Pihaknya mengklaim pada tahun 2009 penduduk miskin di Jatim sejumlah 6.022.590 (16,58%) menurun pada September 2014 menjadi 4.748.420 jiwa (12,28%) ini berarti selama kurun waktu lima tahun telah menjadi penurunan sejumlah 1.274.170 jiwa (4,40%).
Di bagian lain program yang sama, penanggulangan feminisme kemiskinan (PFK) melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.
“Gerakkan PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunjan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang dikelola dari oleh dan untuk masyarakat. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam program Jalin Matra penanggulangan feminisme kemiskinan diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan masalah problematika kemiskinan perempuan di tingkat bawah,” harap mantan Kepala Dinas Pendapatan Jatim ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur 2014 yang beranggotakan anggota DPRD Jatim menemukan kinerja buruk sejumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Jatim.
Catatan awal menyebutkan bahwa ada dua SKPD yang selama ini kinerjanya dinilai buruk, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim.
Untuk Bapemas yang disorot adalah program Jalin Matra, sementara program Dinsos Yang disorot terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jatim.
Ketua LKPj Gubernur Jatim 2014, Aida Fitriati mengatakan, progam Bapemas banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dibuktikan ketika sejumlah wakil rakyat turun ke bawah. Padahal, anggaran yang disediakan cukup besar mencapai Rp 7,4 miliar, namun kenyataannya tidak sepenuh program pro rakyat ini menyentuh hingga ke tingkat bawah. Karenanya, dari hasil catatan ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi gubernur untuk dilakukan perbaikan.
Kalau melihat dari anggaran sebesar Rp 7,4 miliar memang cukup besar. Tapi sayang banyak yang tidak tepat sasaran. Namun kami sebagai mitra pemerintah, tentunya temuan ini akan menjadi catatan Pansus LKPJ yang selanjutnya diberikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluas,” tegas politisi perempuan asal PKB di di DPRD Jatim, Kamis (16/04/2015) lalu.
Kalau Dinsos, lanjut Aida, juga tak optimal dalam menjalankan program PMKS, sebab dari total target hanya mampu menyasar sekitar 4 persen saja. “Dari 1.181.000 orang penyandang masalah sosial di Jatim, hanya sebanyak 4.885 orang saja yang mendapatkan bantuan. Ini kan hanya sekitar 4 persen yang ditangani, sedangkan jumlah lainnya ga ada tindak lanjutnya,” ucapnya.
Meski demikian, Aida mengaku memahami betul mengapa program tersebut tidak berjalan dengan baik. Alasan utamanya adalah persoalan dana. Menurutnya, dana yang dimiliki oleh Dinsos sangat kecil, sedangkan cakupan wilayah yang harus menjadi sasaran program itu sangatlah luas. “Dinsos ini ternyata juga harus membantu hingga tingkat kabupaten/kota, sedangkan dana yang berasal dari kabupaten/kota itu tidak ada,” ungkap Aida.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Jatim segera melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah terkait. Tujuannya, untuk membuat program itu berjalan lebih optimal. “Tentunya hal ini juga akan meringankan tugas dari Dinsos, sehingga Dinsos nanti tidak dianggap memiliki kinerja yang kurang memuaskan,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Pansus LKPj Gubernur lainnya, Kartika Hidayati menjelaskan banyak uraian masing-masing SKPD yang hanya menjelaskan tentang program, belum capaian kinerja atau hasilnya. Kedua, banyak capaian SKPD yang tidak sinkron antara nomenklatur program/kegiatan dengan laporan capaianya.
“Selanjutnya pada Bab VIB, kinerja pelaksaan pemerintahan daerah 2014 banyak angka capaian kinerja hanya sampai 2013, bukan 2014. Ada beberapa bab dan sub bab masih belum sesuai dengan sistematika yang diatur dalam PP 103/2007,” tegas Kartika yang juga asal PKB ini.
LKPj Pemprov, tambahnya, seharusnya melaporkan capaian kuantitatif atas indikator kinerja daerah atau IKD, sebagai yang diperjanjiakan dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Padahal dalam lingkup Pemprov terdapat 94 indikator yang seharusnya dilaporkan dalam LKPJ masih terdapat 27 indikator yang tidak dilaporkan datanya.@sarifa
0 comments:
Post a Comment